31.3 C
Bandar Lampung
8 May, 2021
Hukum Politik

Potret Kedewasaan Berdemokrasi Masyarakat dalam Pilkada Bandar Lampung

Oleh: Wendy Melfa
Pengasuh RuDem (Ruang Demokrasi)

Pesta rakyat dalam berdemokrasi melalui helatan Pilkada Serentak 2020 baru saja usai. Pemungutan suara Pilkada serentak 2020 telah berlalu. Meskipun dilaksanakan pada masa pandemi covid-19, pelaksanaannya di provinsi Lampung dapat dikatakan relatif efektif (baca: berhasil). Bisa dikatakan demikian setidaknya bila dilihat dari optik:

Pertama, ada sebagian kalangan yang mengkhawatirkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 akan menjadi klaster penularan covid-19, alhamdulillah hal tersebut tidak terjadi. Setidaknya klaim Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan hingga saat ini (14/12/2020) belum terdapat kasus baru pasca Pilkada serentak 2020 (tribunYogya.com, 14/12/20).

Kedua, dari sisi tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS mencapai angka 73,41 persen. Dibandingkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2015 yang hanya mencapai 69,54 persen (sumber: KPUD Lampung), maka partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2020 cukup baik meskipun dilaksnakan pada masa pandemi covid-19 dengan segala syarat dan kekhususan penggunaan protokol kesehatan (3 M).

Ketiga, dari sisi keamanan pelaksanaannya, pilkada relatif sangat kondusif dengan tidak ditemukannya gangguan ketertiban dan keamanan yang menonjol baik jelang, saat maupun pasca pemungutan suara kecuali sedikit kerusuhan pada saat pleno penghitungan suara di KPU Pesisir Barat. Dan untuk terjaganya kondisi keamanan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tersebut, kita patut bersyukiur dan mengapresiasi jajaran Kepolisian Daerah Lampung, yang juga dibantu aparat TNI.

Konflik Pilkada

Dinamika Pilkada serentak 2020 justru menarik perhatian publik dan media. Sesaat setelah Bawaslu yang memeriksa dan menyidangkan sengketa Pilkada Lampung Tengah dan Bandar Lampung, dimana masing-masing peserta dengan perolehan suara kedua mengajukan “gugatan” pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dapat dikategorikan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh dan atau pihak yang menguntungkan/diuntungkan pasangan calon sebagai peserta Pilkada serentak yang dalam pemungutan suara mendapatkan angka perolehan suara tertinggi sebagai pemenang Pilkada.

Pilkada Bandarlampung seakan menempati ruang yang cukup dinamis dan menjadi perhatian publik karena durasi konfliknya tak kunjung mereda pasca pemungutan dan penghitungan suara pemilih yang menggunakan  hak pilihnya di tps-tps se Bandarlampung.

Mungkin disamping tingkat dinamika “konflik” nya yang relatif hangat, juga dipengaruhi oleh letak geografis dan karekteristik penduduknya yang perkotaan, dimana care and attention of citizen nya sedikit lebih dinamis terhadap persoalan-persoalan publik yang bernuansa politik dan hukum, apalagi soal penentuan Wali Kota.

Kematangan cara berdemokrasi penduduk Bandarlampung juga tercermin dari cara menyelesaikan persoalnnya, dimana jalur hukum dan lembaga hukum menjadi pilihan untuk menyelesaikan “persoalan” politik (Pilkada) ketimbang menggunakan cara-cara demokrasi jalanan.

Lembaga dan kewenangan Bawaslu menjadi pilihan sebagaimana ditentutkan UU 10/2016 ketika ada pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Disisi lain, ada pihak yang merasa dirugikan karenanya. Pun begitu putusan Bawaslu dijatuhkan, pihak yang dimenangkan tidak eforia berlebihan merayakan keberhasilannya. Dan setelah putusan Bawaslu Lampung dikuatkan oleh Pleno KPU Bandarlampung, pihak yang dikalahkan tidak meluapkan kekecewaannya dengan cara yang anarkis tetapi cepat mengambil langkah berupaya mencari keadilan ke Mahkamah Agung (MA) sebagaimana ditentukan oleh UU, yang waktunya juga terbatas dan dibatasi hanya 3 hari kerja sejak diputuskan oleh KPU Bandarlampung.

Sikap dan cara menyelesaikan persoalan seperti itu adalah bentuk kematangan berdemokrasi dari warga Bandarlampung pada umumnya dan khususnya para calon beserta pendukung dan Partai pengusungnya yang patut diapresiasi dan diberi acungan jempol dalam menyelesaikan masalah dengan tanpa membuat masalah baru yang melibatkan massa dan merepotkan aparat keamanan.

Konflik Pilkada yang domain awalnya adalah merupakan area politik bergeser menjadi area konflik hukum antara pihak-pihak yang bersengketa dengan menggunakan hukum sebagai media penyelesaian sengketanya.

Berawal dari kewenangan Bawaslu dalam memeriksa dan memutus dengan putusan “mendiskualifikasi” paslon momor 3: Eva-Deddy  yang dalam hasil pemeriksaan persidangan Bawaslu dinilai terbukti “diuntungkan” oleh kebijakan incumbent yang termasuk dalam katagori TSM, selanjutnya putusan mana dikuatkan oleh KPU Bandarlampung dengan putusan membatalkan paslon nomor 3: Eva-Deddy sebagai peserta Pilkada Bandarlampung.

Pemberian kewenangan yang bersifat atribusi dari UU 10/2016 kepada Bawaslu untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran yang bersifat administrasi Pilkada sebagaimana diatur dalam Psal 135A UU 10/2016 tentang Pilkada jo Peraturan Bawaslu 9/2020 tentang Tata cara PenangananPelanggaran Administrasi Pilkada.

Jadi kewenangan tersebut berkaitan dengan proses Pilkada, bukan sama sekali berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara yang hal tersebut menjadi ranahnya Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pasca putusan KPU Bandarlampung yang menjalankan perintah Bawaslu melalui putusannya untuk membatalkan kepesertaan paslon nomor 3: Eva-Deddy, maka pihak paslon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Bandarlampung, demikian menurut Pasal 135A Ayat (6) UU 10/2016.

Sampai pada tahapan mendaftarkan perkara untuk diregsitrasi di MA, kembali muncul “konflik” yang memunculkan perdebatan mulai dari “ahli” hukum sampai mereka yang mengikuti berita dari ponsel sambil bincang diwarung kopi, tentang batas waktu pendaftaran, diterima atau tidak diterimanya perkara yang diajukan oleh tim hukum paslon nomor 3: Eva-Deddy untuk diperiksa dan diadili oleh MA.

Hal itu juga menjadi polemik masuk dalam perdebatan politik dan hukum, spekulasi pun menyeruak ikut menjadi bumbu hangatnya perdebatan dengan asumsi “akan” adanya intervensi kekuatan dan kekuatan pimpinan Partai pengusung calon untuk “ikut campur” dalam proses penyelesaian konflik politik yang bergeser menjadi konflik hukum tersebut.

Apalagi faktanya, berkas perkara yang diajukan paslon nomor 3: Eva-Deddy baru dapat teregistrasi di sekretariat MA lebih dari waktu yang ditentukan secara limitatif 3 hari oleh UU. Pihak kuasa hukum Eva-Deddy berdalih karena pihak secretariat MA yang berwenang menerima berkas perkara sedang lock down disebabkan covid-19 dan untuk itu edaran peimpinan MA yang dijadikan bumper landasan atas keterlambatannya menerima berkas perkara tim hukum Eva-Deddy.

Pertanyaannya, dapatkah edaran pimpinan MA mengalahkan bunyi ketentuan UU ? Tentu jawabannya kita merujuk pada hukum, yaitu UU 12/2011 tentang hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, Andi Samsan Nganro, juru bicara MA menegaskan: “saya tidak bisa memberi penjelasan mengenai hal tersebut, itu merupakan kewenangan majelis hakim yang menangani perkara” (harian momentum, 18/1/2021).

Merujuk pada penanganan dan pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan (MA), maka majelis hakim yang akan memeriksa suatu perkara memeriksa dua lingkup hukum dalam suatu perkara, yaitu hukum formalnya atau yang dikenal sebagai hukum acara, memeriksa terkait kompetensi pengadilan (apakah pengadilan berwenang untuk memeriksa perkara dimaksud), termasuk juga menilai tentang ketentuan batasan waktu menurut hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Belum lagi menyangkut tentang pihak yang berperkara dan lain sebagainya agar perkara tersebut secara formal tidak termasuk katagori error in persona, error in objekta, error in tempus (kadaluarsa) juga tentang kewengan pengadilan untuk memeriksa dan memutusnya.

Berkaitan dengan tetap diregistrasinya perkara dimaksud oleh MA meskipun batas waktu yang ditetapkan oleh UU telah terlampaui dengan alasan lock down di sekretariat MA, itu biarlah nanti majelis hakim yang akan memeriksa, menilai dan memutuskan. Apalagi setiap badan-badan peradilan terikat oleh asas Ius Curia Novit yang berarti: Pengadilan tidak dapat menolak perkara.

Hal itu juga dikuatkan dalam Pasal 10 Ayat (1) UU 48/ 2009 tentang Kekuasan Kehakiman: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Kita tunggu saja bagaimana putusan perkara Pilkada Bandarlampung di MA. Apapun putusannya, tetap akan menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan dan akan menjadi yurisprudensi bagi pelaksanaan Pilkada selanjutnya. Semoga… (*)

Berita Terkait

Terima Uang untuk Sejumlah Proyek, Bupati Lampung Utara Kena OTT KPK

AspirasiLampung

PDIP Lamtim Mensyaratkan Cabub dan Cawabup Setor Modal

AspirasiLampung

This Dewy, Natural Makeup Routine Takes Less Than 5 Minutes

AspirasiLampung