30 C
Bandar Lampung
16 June, 2021
Hukum Pendidikan Sosbud

Perpres 63, 2019 Atur Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia

Pemerintah, dalam hal ini Jokowi, mewajibkan para pengusaha menggunakan Bahasa Indonesia untuk menamai merek dagang produk mereka. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Dalam bagian ke- 12 perpres yang ditandatangani Jokowi 30 September lalu tersebut, kewajiban berlaku atas merek dagang produk yang dibuat oleh orang dan badan hukum Indonesia.

Kewajiban dikecualikan bagi merek dagang yang berasal dari lisensi asing.

Selain pada merek. Perpres tersebut juga mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia pada produk barang atau jasa dalam negeri dan luar negeri yang beredar di Indonesia.
Penggunaan Bahasa Indonesia diwajibkan pada nama barang, spesifikasi, bahan, komposisi, cara pemakaian, pemasangan, manfaat, kegunaan, efek samping, ukuran berat bersih dan tanggal pembuatan serta masa berlakunya.

Kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia juga diberlakukan untuk nama bangunan atau gedung, apartemen, permukiman, perkantoran dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia.

Bangunan tersebut meliputi hotel, penginapan, bandar udara, pelabuhan, terminal, stasiun, pabrik, menara, monumen, bendungan, bendung, terowongan, tempat usaha, tempat pertemuan umum, tempat hiburan , tempat pertunjukan, perumahan .

Kewajiban dikecualikan bagi bangunan yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat atau agama.

Meskipun diwajibkan, tapi dalam aturan tersebut, Jokowi tidak mengatur sanksi bagi pihak yang melanggar kewajiban tersebut.

Sumber: CNNIndonesia.com

Berita Terkait

Hikmah Maulid: Yuk Mengadopsi Gaya Hidup Sehat Nabi Muhammad

AspirasiLampung

1.6 Juta PNS tidak Cakap Kerja, Pemerintah akan Rekrut yang Profesional

AspirasiLampung

5 Easy Tips On How To Plan A Balanced Diet For Glowing Skin

AspirasiLampung