30 C
Bandar Lampung
16 June, 2021
Opini Sosbud

Peran SLB-A Dalam Melakukan Rehabilitasi dan Aksesibilitas Terhadap Penyandang Disabilitas

By. Edison Wahidin, SH., MH

Istilah Penyandang Disabilitas sebelumnya dikenal dengan istilah Penyandang Cacat. Namun perkembangan terakhir Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah Penyandang Cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu disepakati bahwa istilah Penyandang cacat diganti dengan istilah Penyandang Disabilitas. Hal ini juga telah didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabiitas.

Sekolah Luar Biasa (SLB) selain sekolah inklusi, untuk penyediaan kebutuhan pendidikan bagi difabel, Sekolah Luar Biasa merupakan pilihan. Berbeda dengan sekolah inklusi yang tidak membedakan perlakuan antara siswa biasa dan berkebutuhan khusus, Sekolah Luar Biasa hanya menampung anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik atau mental.

Saat ini di Kota Palembang memiliki 1 SLB A (penyandang tuna netra) yang berada di bawah kewenangan dari Provinsi Sumatera Selatan.

Sekolah Luar Biasa (SLB) dapat dibedakan berdasarkan tipe yakni:

  • SLB tipe A : Diperuntukkan bagi Tuna Netra,
  • SLB tipe B : Diperuntukkan bagi Tuna rungu dan tuna wicara,
  • SLB tipe C : Diperuntukkan bagi tuna grahita, dan
  • SLB tipe D: Diperuntukkan bagi tuna daksa.

Beberapa hal yang ditekankan dalam penyelenggaraan SLB sebagai lembaga pendidikan Indonesia adalah: (a) Tunanetra: membaca dan menulis braille, orientasi mobilitas, (b) Tunarungu: Bina Bicara, Bina Persepsi Bunyi dan Irama, (c) Tunagrahita: Binadiri, Sensomotor, (d) Tunadaksa : Bina gerak, Sensomotor, Behaviour Terapi, (e) Umum: Play terapi, Music Terapi, Physioterapi, Hidroterapi, dan Occupational terapi.

Seperti di daerah Yogyakarta yang saat ini memiliki Blind Corner bagi kaum difabel, ini merupakan layanan baru yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui dinas perpustakaan. Sasarannya bukan hanya tunanetra di Kota Yogyakarta tetapi untuk siapa saja yang membutuhkan.

Pelayanan Blind Corner adalah berbasis IT dan menyediakan 1 perangkat komputer yang menggunakan software JAWS. Dengan aplikasi ini komputer membacakan setiap teks yang tertera di layar PC sehingga dapat disimak pengunjung tunanetra. Perpusda tersebut juga telah melengkapi dengan koleksi buku elektronik, diantaranya novel-novel Indonesia terkenal, buku bicara digital, file digital, sehingga tunanetra dapat membaca buku umum melalui proses scanning dan pemanfaatan program JAWS.

Disini juga disediakan pendamping untuk membantu pengunjung tunanetra dalam mencari buku sampai dengan pemanfaatannya. Menurut Kepala Kantor Arpusda Kota Yogyakarta, Dra. Sri Sulastri mengungkapkan bahwa setiap orang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menuntut ilmu. Para tuna netra tidak dapat melihat tetapi lebih peka bisa menggunakan indera lainnya untuk berinteraksi dengan lingkungan.

Atas dasar itulah Arpusda berupaya mengakomodasi kebutuhan para difabel dengan menyediakan perangkat komputer yang adaptif. Layanan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tunanetra akan aksesibilitas informasi sebagai upaya menuju perpustakaan inklusif yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Saat ini realita yang terjadi di daerah lain, sarana dan prasarana bangunan dan gedung pada lingkungan Dinas Pendidikan terutama bangunan sekolah belum memberikan kemudahan bagi difabel secara maksimal. Sarana prasarana bangunan sekolah memang disesuaikan dengan kebutuhan masing- masing sekolah, seperti Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 14 Palembang, yang termasuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di daerah Palembang.

Peran pemerintah dan SLB untuk memfasilitasi peralatan penunjang untuk belajar siswa juga tersedia, seperti globe timbul dan huruf braille disediakan guru pendamping khusus yang bertugas mendampingi para difabel yang menuntut ilmu di sekolah tersebut dan pemerintah juga menggelontorkan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus.

Peran SLB menyediakan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas seperti dibuatkan kursus-kursus ketrampilan bekerja sama program dinas sosial menjalin kemitraan dengan sekolah-sekolah, diberikan pemberian alat bantu bagi kaum difabel seperti kursi roda, kaki palsu, tongkat, alat bantu dengar dan lain-lain.

Selain itu, pemerintah tentunya harus memberikan santunan-santunan seperti bantuan sembako, melalui dinas sosial, pemerintah juga harus mempemberdayaan seperti pelatihan motivasi usaha, pengetahuan wirausaha, bantuan pinjaman lunak dan lain-lain. Pelayanan kesehatan juga menjadi hal yang mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk memenuhi pemenuhann hak-hak disabilitas.

Sebuah langkah maju adalah bahwa pada saat ini telah ada beberapa skema jaminan kesehatan yang diselenggarakan untuk rakyat seperti JAMKESMAS, JAMKESSOS dan JAMKESDA. Namun, dari pengalaman yang dirasakan oleh difabel, jaminan-jaminan kesehatan tersebut ternyata tidak mampu menjawab kebutuhan kesehatan difabel. Salah satu masalahnya adalah terbatasnya item-item obat dan treatment yang ditanggung, sementara penyakit tidak pernah mau peduli apakah yang menyandangnya orang miskin atau kaya. (*)

Berita Terkait

Inilah Rincian Passing Grade untuk Bisa Lolos Test CPNS 2019

AspirasiLampung

Di Universitas Al Azhar Mesir, Bahasa Indonesia Kini Resmi Jadi Bahasa Kedua

AspirasiLampung

197 Ribu Lowongan CPNS Dibuka Akhir Oktober, Begini Cara Pendaftarannya

AspirasiLampung