24.2 C
Bandar Lampung
19 June, 2021
Agama Politik

Nahdlatul Ulama (NU)-Muhammadiyah Sepakat Tolak Paham Khilafah di NKRI

Saat ini, di Indonesia, paham khilafah sedang naik daun dan merasuk hampir ke semua elemen masyarakat. Hal ini sebenarnya buah dari ketidakpedulian pemerintah karena telah membiarkan penyebaran paham ini dari era 70an.

Situasi tersebut tentunya mengancam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pecahnya NKRI.

Oleh sebab itu, NU dan Muhammadiyah sepakat untuk bertemu. Pertemuan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Rabu (31/10) malam, menyita perhatian publik mengingat situasi bangsa terkini.

Selain menyikapi sejumlah problem bangsa, pertemuan tersebut juga sepakat meneguhkan Pancasila sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami.

“Berkomitmen kuat menegakkan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami.

Bersama dengan itu menguatkan dan memperluas kebersamaan dengan seluruh komponen bangsa dalam meneguhkan integrasi nasional dalam suasana yang damai, persaudaraan, dan saling berbagi untuk persatuan dan kemajuan bangsa,” bunyi poin pertama pernyataan bersama antara NU dan Muhammadiyah yang ditandatangani KH Said Aqil Siroj dan H Haedar Nashir.

Kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Kiai Said mengungkapkan ada rencana dari pihak tertentu untuk menerapkan khilafah di wilayah Asia Tenggara.

Ia menyatakan perlu komitmen bersama agar rencana tersebut tidak terjadi.

“Bahkan saya baca kalau tidak salah ada rencana tahun 2024 harus sudah ada khilafah di ASEAN ini, termasuk Indonesia.

Mudah mudahan mimpi itu (pendirian khilafah, red) tidak terjadi, tidak akan terlaksana berkat adanya NU dan Muhammadiyah,” beber Kiai Said.

Penolakan terhadap paham khilafah juga ditegaskan NU dan Muhammadiyah dengan mendukung sistem demokrasi. Mereka juga mengajak kepada seluruh bangsa untuk mendukung demokrasi yang substantif.

“Mendukung sistem demokrasi sebagai mekanisme politik kenegaraan dan seleksi kepemimpinan nasional yang dilaksanakan dengan profesional, konstitusional, adil, jujur, dan berkeadaban.

Semua pihak agar mendukung proses demokrasi yang substantif serta bebas dari politik yang koruptif dan transaksional demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia,” bunyi pernyataan poin kedua.

Sumber: NU.or.id

Berita Terkait

Live Update Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Global

AspirasiLampung

Fahrul Razi, Menteri Agama di Era Reformasi dari Kalangan Militer

AspirasiLampung

This All-In-One Makeup Palette Makes Packing So Much Easier

AspirasiLampung