29.2 C
Bandar Lampung
25 September, 2021
Hukum Kesehatan Kriminalitas

Maya Metissa, Ka Dinkes Lampung Utara Terdakwa Korupsi BOK

Kasus perkara korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Lampung Utara dengan terdakwa Maya Metissa kembali digelar. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan terdakwa.

Dalam sidang tersebut terungkap nama-nama baru penerima potongan 10% dari dana yang bermasalah tersebut, Senin, 9 November 2020.

Terdakwa Maya Metissa menjelaskan bahwa setidaknya ada dua nama selain dirinya yang menerima bantuan tersebut. Keduanya yakni Yustian Adinata selaku Kabid Bendahara Dinkes Lampura, dan Dani Pujiati selaku tim pengelolah BOK.

“Saya empat persen, lalu empat persennya dibagi ke Kabid Bendahara Yustian Adinata, dan Dani 2% tim pengelolah BOK kabupaten karena memang pengelolaanya pada saat itu ibu Dani,” kata Maya Metissa dalam keterangannya.

Mendengar keterangan itu, tiga hakim yakni Siti Insirah, Gustina Aryani, dan Zaini Basri berdiskusi dan selanjutnya sepakat untuk memanggil tiga saksi yang pernah dihadirkan, yaitu Yustian Adinata, Dani Pujiati, dan Novrida Nunyai.

“Sidang selanjutnya kita hadirkan kembali tiga saksi untuk mengkonfrontir pernyataan dari terdakwa hari ini, ketiga saksi ini Yustian Adinata, Dani dan Novrida Nunyai, siap ya terdakwa,” kata hakim.

Seperti diketahui, tersangka Maya disangka telah melakukan tidak pidana korupsi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik di lingkungan tempat dinas tahun anggaran 2017-2018. Dari hasil penyidikan, terungkap kerugian negara akibar perbuatan tersangka mencapai Rp 2.110.443.500.

Proyek DAK nonfisik bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas di Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2017-2018 sebesar Rp 32 miliar. Terdapat kerugian negara dalam proyek tersebut sebesar Rp 2,1 miliar.

Motif tindakan pidana korupsi yang dilakukan tersangka yakni melakukan pemotongan dana BOK sebesar 10 persen setiap melakukan penyaluran anggaran ke puskesmas.

Perbuatan tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (AL/Lampost)

Berita Terkait

Jumlah Penyebaran Covid-19 Seluruh Indonesia, Lampung 1

AspirasiLampung

Menjadi Host World Chess Cup, Arab Saudi ‘Menghalalkan Catur’

AspirasiLampung

Syah, Pasangan yang Belum Berusia 19 Tahun Dilarang Menikah

AspirasiLampung