24.2 C
Bandar Lampung
19 June, 2021
Hukum Opini

Kepastian Hukum Terhadap Kaum Difabel

By. Edison Wahidin, SH., MH

(Pemerhati Sosial Disabiltas)

Penyandang disabilitas atau difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya kepastian hukum oleh pemerintah untuk mengakomodir dan mengkoordinir kaum difabel dalam memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas pada lingkungan di masyarakat.

Istilah Penyandang Disabilitas, sebelumnya dikenal dengan istilah Penyandang Cacat. Namun perkembangan terakhir Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah Penyandang Cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu disepakati bahwa istilah Penyandang cacat diganti dengan istilah Penyandang Disabilitas. Hal ini juga telah didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabiitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, yang dimaksud Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya.

Sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, perhatian pemerintah dengan adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas merupakan sarana untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Pada realita yang ada penyandang disabilitas secara psikologis mereka menjadi kurang percaya diri karena dari postur tubuh yang semula sehat perkasa, karena risiko dalam menjalankan tugasnya menyebabkan menjadi disabilitas, fungsi fisiknya tidak seperti dulu lagi.

Namun sesungguhnya penyandang disabilitas tidak ingin dikasihani, tetapi perlu diberikan kesempatan dan kesekempatan yang sama, diberikan difasilitas agar kekurangan yang ada masih dapat memberikan kebanggaan bagi keluarga serta dapat disumbangkan untuk membangun nusa dan bangsa.

Upaya pemerintah dalam melindungi kehidupan penyandang disabilitas sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang merupakan bentuk kepastian hukum yang harus didapatkan dan dirasakan oleh kaum disabilitas.

Disamping untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteran penyandang disabilitas, sudah ada kebijakan yang mengaturnya yaitu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Namun kebijakan ini perlu ditinjau ulang dengan memperhatikan adanya Undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (*)

Berita Terkait

Al Azhar dan Kementrian Agama Mesir Ternyata sudah Lama Melarang Cadar

AspirasiLampung

Menjadi Host World Chess Cup, Arab Saudi ‘Menghalalkan Catur’

AspirasiLampung

Maya Metissa, Ka Dinkes Lampung Utara Terdakwa Korupsi BOK

AspirasiLampung