30.2 C
Bandar Lampung
4 August, 2021
Opini Politik

Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019

By. Edison Wahidin, SH., MH
(Pemerhati Sosial Disabiltas)

Pemilihan umum (Pemilu) tanggal 9 April 2019 tinggal menghitung hari lagi, proses kampanye para peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program para calon-calon legislatif yang memperebutkan simpatik konstituen didaerahnya masing-masing.

Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur secara substantif mengatur tata cara kampanye dalam menyampaikan visi dan misi setiap peserta pemilu yang di diatur secara teknis oleh PKPU (Peraturan Komisi pemilihan umum) dan Perbawaslu (Peraturan Bawaslu) yang ada.

Pertanyaannya apakah tahapan kampanye yang berlangsung selama ini sudah on the track? Apakah penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sudah melakukan sosialisasi dengan benar terkait seluruh tahapan dengan memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakat untuk melihat (bagi yang bisa melihat), untuk mendengar (bagi yang dapat mendengar) dan kepada warga yang dalam keterbatasanmisalnya warga difabel (different ability), atau kepada warga yang mengalami keterbatasan akses publik karena masalah sosial, ekonomi dan budaya atau kaum marginal. Apakah asas equality before the law atau prinsip elections for all diterapkan oleh para penyelenggara pemilu.

Pada kontestasi pilkada sebelumnya banyak menyisakan persoalan khususnya terkait perhatian penyelenggaraan (fasilitasi) dan peserta kampanye (sentuhan program) kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan atau disabilitas yang belum sepenuhnya terakomodir dengan baik sehingga hak pilih warga difabel banyak terabaikan dan tidak bisa menyalurkan hak pilih pada hari pemilihan.

Secara konstitusional hak semua warga negara untuk diakui, diperhatikan dan hak partisipatif tanpa diskriminasi harus dikedepankan dalam politik maupun pemerintahan. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 27 yang menyebutkan,

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukun dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 28 d ayat (3) bahwa, “Hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Sejarah penyelenggaraan pemilu/plikada, diantara kelompok rentan yang sering dilanggar hak-haknya adalah kaum manula dan penghuni panti jompo, penyandang difabel (disabilitas) yang jumlahnya saat ini mencapai 12% di Indonesia. Kelompok masyarakat tersebut, meskipun sebagian telah mendapatkan perhatian khusus dari penyelenggara, tetapi program-program perhatian terhadap nasibnya belum kongkrit.

Terhadap masyarakat difabel misalnya, belum ada regulasi yang disusun spesifik dan jelas terkait pelayanan khusus oleh KPU dalam memfasilitasi kelompok ini, yang ada SK KPU No. 231/PL.03.1-KPT/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standard Kemampuan Jasmani dan Rohani, dan ini justru membatasi hak politik para penyandang disabilitas.

Asas equality before the law menjadi indikasi terlanggar dari sejumlah fakta di atas, hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi penyelenggara pemilu, disamping bertanggung jawab suksesnya penyelenggaraan pemilu tetapi juga pemerintah dalam hal ini penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) mampu meningkatkan hak pilih pemilih sampai di semua tingkatan dan daerah, kaum disabilitas bukan komoditas politik, dan suatu keniscayaan untuk diperhatikan hak dan derajat yang sama di hadapan hukum, maka pemilu yang beretika adalah pemilu yang menghargai hak konstitusionalitas semua warga tanpa diskriminasi. (*)

Berita Terkait

Partai Gelora, Partai Besutan Anis Matta dan Fahri Hamzah, Siap Deklarasi di Lamtim

AspirasiLampung

This Dewy, Natural Makeup Routine Takes Less Than 5 Minutes

AspirasiLampung

KPU Lamtim Siap Verifikasi Kelengkapan Perbaikan Berkas Cabup-Cawabup

AspirasiLampung