29.2 C
Bandar Lampung
25 September, 2021
Politik Sosbud

FPI Larang Markus, Bupati Bangka Barat yang Non Muslim, Mengucap Assalamu alaikum

Beberapa anggota Front Pembela Islam (FPI) Bangka Belitung mendadak mendatangi Kantor Bupati Bangka Barat, Selasa siang (5/11/19). Alasan kedatangan mereka adalah untuk menyuarakan agar Bupati Bangka Barat, yang notabene non-muslim, tidak lagi memberikan sambutan di acara agama Islam dan tidak juga mengikuti acara Maulid Nabi pada tanggal 11 November 2019 nanti di Rumah Dinas Bupati Bangka Barat.

Meski kedatangan rombongan FPI tidak disambut oleh Markus (Bupati), namun mereka disambut dengan hangat oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Effendi beserta jajarannya, salah satunya Kepala Bagian (Kabag) Sosmas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat, Sumarsi.

Dari saya mungkin langsung direspons Pak Fendi kita diskusikan di sini, Maulid tanggal 11 kita tidak alergi Pemda ngadakan Maulid. Cuma kita kan sepakat beberapa hal tadi, kata Habib Sholeh yang juga disebut-sebut sebagai Imam Besar FPI Bangka Belitung.

Agama ada aturan, birokrasi ada aturan. Jangan dipaksakan bertabrakan jadi harus saling menghargai, masalah acara Maulid Nabi itu kan beda, apa yang mau disambung kalau beda agama, tutur Habib Sholeh.

Mediasi antara FPI dan Pemkab Bangka Barat

Menyikapi pernyataan tersebut, Plt Sekda Bangka Barat, Effendi menjalaskan jika hal tersebut tidak dapat diterima, pertama karena hal tersebut sudah menjadi acuan dalam agenda rutin pemerintah daerah dan memang kedua, Markus adalah Bupati Bangka Barat atau pemimpin Bangka Barat yang terpilih menggantikan bupati sebelumnya, H. Parhan Ali yang meninggal dunia.

Kalau masalah agama kami bukan ahlinya, masalah agama posisi kami di birokrasi apa yang kami jalankan, menjalankan agenda dari pemerintahan daerah. Memang kalian lebih mengerti masalah agama, ungkap Effendi.

Kadang-kadang mungkin kepala daerah yang dapat dikatakan non-muslim memang riskan lah terhadap masalah agama. Tapi yang kami lakukan ini menjalankan masalah agama ini tadi mungkin kalian tadi risih seorang kepala daerah hadir, apalagi memberi sambutan apalagi di suatu kegiatan yang sakral. Kalau kami pada prinsip apa yang ada di agenda pemerintah daerah kami jalankan, jelas Effendi.

Kabag Sosmad Setda Bangka Barat, Sumardi juga menegaskan jika melaksanakan kegiatan juga sebelumnya sudah diketok (disetujui) oleh DPRD Bangka Barat, jadi siapa pun pemimpinnya, entah muslim atau non-muslim ya harus diterima.

Dan ini memang sifat yang keagamaan ini kami yang melaksanakannya. Jadi antara lain itulah merupakan agenda yang lah disetujui dewan harus kami laksanakan. Nanti ada Nuzulul Quran biasa kami laksanakan termasuk shalat ied itu memang bagian kami. Soal pidato bupati dibuat oleh staf, untuk ceramahnya kita mengundang ustaz. Jadi kita ini dalam rangka melaksanakan agenda Pemda kesra, terang Sumardi.

Audiensi Berjalan Alot

Audiensi yang dilangsungkan di ruangan Kabag Sekda Bangka Barat itu sempat berlangsung alot, kedua belah pihak baik FPI maupun Pemda sempat terjadi perdebatan ringan, karena pihak FPI meminta agar setiap agenda agama Islam agar diwakili saja oleh pejabat yang juga beragama Islam.

Tak hanya itu saja, imam besar FPI cabang Bangka Barat, Habib Sholeh juga meminta agar Bupati Bangka Barat tidak lagi mengucapkan ‘Assalamualaikum’ atau ucapan salam umat Islam ketika pidato.

Cuma yang menjadi tolak ukur, ketika dia mengucapkan sambutan ya sambutan, membahas seperti ini ada satu masukan dari bapak untuk pihak bupatinya. Kami datang ke sini menyampaikan aspirasi karena beliau sebagai pemegang kebijakan meminta kepada pihak bupati yang ranahnya agama Islam diberikan kepada pejabat yang beragama Islam, ungkap Ustaz Misdi.

Sementara itu, anggota FPI lainnya, Ari juga meminta agar aspirasi ini segera ditindaklanjuti agar bisa meminimalisir persoalan yang kian melebar di kemudian hari.

Mendengar hal tersebut, Effendi, menyampaikan jika apa yang akan disampaikan oleh rekan-rekan FPI akan diampung dulu dan belum bisa dipenuhi. Pihaknya juga bersabar karena dalam waktu dekat Pemda akan membuatkan forum lintas tokoh agama untuk menampung aspirasi.

Sumber: Keepo

Berita Terkait

Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019

AspirasiLampung

Kyai Ma’ruf Jadi Wakil Presiden, Sarung Ngetrend di Lingkungan Istana

AspirasiLampung

1.6 Juta PNS tidak Cakap Kerja, Pemerintah akan Rekrut yang Profesional

AspirasiLampung